Home Kontak Galeri Agenda Link
Profil
CV
Artikel
Opini
Platform
Wawancara
Pidato


AKTIVITAS

Visi Bangsa 2030 Perlu Direvisi

JAKARTA – Undang-Undang No 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 perlu direvisi. Undang-undang dengan visi yang dicapai Indonesia pada 2025 itu dinilai tidak bisa diterapkan (workable).
» Selengkapnya


KOMENTAR
Yahdi
Hallo Mas Faisal.
Mas, salam kenal dari saya Yahdi. Dan saya salut dengan komitmen Mas selama ini, dan juga dengan idealisme Mas, dan juga perjuangan Mas dalam pilkada ini. Walaupun akhir terjegal dengan undang2 sekarang. Tapi semoga Anda dapat tetap berjuang terus di luar dari pemerintahan yang korup ini.

Sekali lagi semoga Tuhan memberkati Mas, dan diberikan kesehatan dan kekuatan dariNya.

Sukses...


Galih Permata
Pajak yang kita bayar lari kemana saja ?

Setiap tahun kita membayar pajak kendaraan bermotor tetapi jalanan disekitar kita rusak berat. Boro-boro untuk pelebaran jalan untuk perbaikan saja tidak. Menunggu warga protes dulu baru dilaksanakan.
Setiap bulan gaji kita dipotong pajak untuk apa saja ya uang yang kita setor ?
Setiap makan direstaurant atau menginap di hotel kita dikenakan pajak juga, kemana ya larinya uang itu ??
Selain itu setiap belanja kita juga dikenakan pajak penambahan nilai.

Kita semuanya hanya diperlakukan sebagai obyek pajak... Tetapi gak jelas dikemanakan pajak yang kita bayar karena tidak ada transparasinya kepada masyarakat umum.

Kalau setiap bulan kita dikenakan pajak penghasilan tentunya setiap kita membeli barang yang dikenakan pajak kita bisa mensubtitusikannya.Jadinya secara perorangan kita hanya punya setoran pajak (out), nah untuk pajak (in) nya apa ??? tidak bisa terlaksana. Harusnya semua bukti-bukti pembayaran pembelian barang kena pajak bisa kita kumpulkan dan tiap tahunnya bisa kita laporkan ke kantor pajak untuk dikurangkan ke pajak penghasilan kita. Itu baru namanya fair. di Eropa hal ini sudah biasa dilakukan oleh setiap rumah tangga. Kapan di Indonesia bisa diterapkan ?? Ataukah sebenarnya kita bisa melakukan hal itu, hanya saja kita tidak tahu caranya ?? Atau tidak dimasyarakatkan !
Kalau diperusahaan-perusahaan penghitungan pajak in dan out dilakukan tiap tahun, nah bagaimana dengan pajak pribadi perorangan ???


Sparta
Bang Faisal, Anda pantas jadi presiden RI seperti presiden IRAN sekarang Ahmad D, berani, pintar dan jujur, dan harus sering-sering mengunjungi rakyat bawah,.. selamat sukses selalu, jangan masuk partai bang, kalo bisa calon presiden yang independen aja...

» Selengkapnya


JAKARTA HARI INI

Sampah di Kepulauan Seribu Tanggung Jawab DKI
Koordinasi antar instansi terkait lemah

8/28/2007 4:34:27 PM
JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai bertanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi di Kepulauan Seribu. Semakin parahnya tingkat pencemaran mencerminkan buruknya manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan Pemprov DKI.
» Selengkapnya

UMP DKI 2008 Idealnya Naik

8/28/2007 4:20:13 PM
JAKARTA(SINDO) – Upah minimum provinsi (UMP) 2008 idealnya naik dari UMP 2007 Rp900.560.Saat ini UMP 2008 masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
» Selengkapnya

Penjemput Murid Wajib Bawa Kartu Khusus

8/28/2007 4:14:53 PM
Jakarta, Kompas - Kerapnya terjadi penculikan anak sekolah dalam beberapa bulan terakhir mendorong banyak sekolah di Jakarta memperketat pengamanan.
» Selengkapnya


OPINI

Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

Salah satu maslahat paling nyata dari perekonomian dunia yang semakin terintegrasi ialah kecenderungan laju inflasi yang menurun tajam di seluruh kawasan dunia tanpa kecuali. Dalam satu dekade terakhir, laju inflasi di negara maju rata-rata hanya di bawah 2 persen, sementara di negara berkembang berkisar 3-4 persen. Proses konvergensi tingkat harga-harga umum ini dipicu oleh liberalisasi perdagangan dunia yang ditopang oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi.
» Selengkapnya

Kemitraan Indonesia dan Jepang

Bagi Indonesia, Jepang telah lama menjadi mitra ekonomi paling penting dan strategis. Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama sekaligus negara asal impor terbesar. Secara kumulatif, Jepang pun menjadi penanam modal asing langsung terbesar di Indonesia. Sosok keistimewaan Jepang menjadi lebih lengkap dengan posisinya sebagai negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia.
» Selengkapnya
KUTIPAN
"Pemerintah seharusnya menciptakan regulasi yang mendorong industri ini berkembang dengan menawarkan harga lebih murah. Hal ini bisa dilakukan dengan memunculkan alternatif teknologi lebih baru dan murah."
Fasri Bari, menanggapi monopoli dalam bisnis telekomunikasi di tanah air


"Jadi sektor riil tidak bergerak bukan karena suku bunga saja kan. Orang yang sudah diberi pinjaman tapi tidak diambil (undisbursed loan) juga tinggi."
Faisal Basri, mengomentari tak bergeraknya sektor riil


"Audit harus dilakukan untuk menghindari permainan curang antara petugas pajak dengan wajib pajak,"
Faisal Basri menanggapi usulan agar BPK diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap hasil penerimaan pajak Dirjen Pajak


Lagi-lagi, ini cara pandang nyudutin orang kecil sebagai sumber masalah
Faisal Basri, tatkala dimintai komentar mengenai rencana pembatasan sepeda motor melalui jalur protokol.


"Jangan sampai masalah-masalah seperti penyelundupan, harga energi yang tinggi, serta ketersediaan bahan baku justru menghambat industri nasional. Ini pekerjaan rumah yang tergolong vital dan harus segera dibenahi tahun depan Kalau tidak, kapan lagi?”
Faisal Basri, mengomentari belum konkritnya kebijakan perindustrian nasional


"Alasannya, harga pembangunan kilang masih mahal sehingga marjin keuntungan yang didapat tidak sebanding. Lha, kalau tidak bangun sekarang lalu mau tunggu kapan lagi, sementara harga minyak terus naik dan kita terus terusan bergantung pada impor"
Faisal Basri, mengomentari Sikap Pertamina menunda pembangunan kilang di Tuban, Jawa Timur


"Daripada membangun banyak rumah sakit bertaraf internasional, adalah jauh lebih penting untuk melatih dan merancang sitem cara hidup yang sehat bagi masyarakat."
Faisal Basri dalam acara "Gubernur Kita" di Jak TV, 23 Nov 2006.


Akar masalahnya adalah ketidakmampuan bangsa ini untuk menyediakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah orang miskin
Faisal Basri mengomentari operasi Yustisi yang dilakukan pemda Jakarta. Ini dikatakannya di acara halal untuk jakarta, Sabtu (11/11).


Kuncinya pada kebijakan yang tidak pernah terfokus. Semua serba spontan. Dari minyak tanah menjadi briket batu bara. Lalu, kebijakan diubah lagi menjadi gas elpiji,"
Faisal Basri, menanggapi kebijakan konversi energi yang digagas pemerintahan SBY (kompas, 27 Oktober 2006).


"Jika yang baru merangkak disuruh melawan yang sudah mapan, ya pasti keteteran. Ini kan ibaratnya david lawan goliath,"
Faisal Basri, mengomentari liberalisasi perdagangan komoditi pangan, di Jakarta, Rabu (18/10) lalu.


"Penyakit orang kita kalau meniru itu kulitnya saja. Bus Way itu hanya salah satu dari 4 pilar revitalisasi kota Bogota. Masih ada tiga lagi kebijakan terkait. Yaitu, penataan pemukiman, memberi tempat yang luas bagi pejalan kaki, dan membuat jalan khusus untuk sepeda yang mencapai 20 kilometer. Jadi empat kebijakan itulah yang membuat kota itu nyaman",
Faisal Basri dalam acara Launching program acara TV "Gubernur Kita" di Jak TV, 5 Oktober 2006


Kalau mengurus sampahnya saja nggak becus, gimana bisa ngurus manusia?
Faisal Basri, dalam acara dialog dengan jajaran PAC PDI Perjuangan Jakarta Utara, Jumat (15/9) malam
© 2006 FaisalBasri.com. All Right Reserved. Please read our Privacy Policy.