![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
AKTIVITASVisi Bangsa 2030 Perlu Direvisi 8/28/2007 4:05:44 PM JAKARTA – Undang-Undang No 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 perlu direvisi. Undang-undang dengan visi yang dicapai Indonesia pada 2025 itu dinilai tidak bisa diterapkan (workable).
Pemerintah . Gagal Penuhi Hak Masyarakat 8/21/2007 6:01:10 PM JAKARTA (Media): Pemerintah masih dinilai gagal memenuhi hak pendidikan bagi warga negara sesuai tujuan dan amanat negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Pemerintah Dinilai Tak Punya Pendirian 7/11/2007 7:19:09 PM Pengamat ekonomi Faisal Basri menganggap rencana menghidupkan kembali Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) mencerminkan sikap pemerintah yang gamang.Reformasi Birokrasi Jangan Sampai Jadi Bumerang 7/11/2007 7:10:50 PM Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan perlu ditempatkan dalam konteks pembenahan birokrasi secara utuh. Melepaskannya dari keutuhan konteks itu justru dapat membuat maksud baik jadi bumerang. Perbaikan akuntabilitas birokrasi di sektor keuangan pun tak cukup tanpa peningkatan akuntabilitas sektor produksi misalnya.Pembatasan Asing Dinilai Semu Pasar modal mengizinkan penguasaan yang cukup besar oleh asing. 7/8/2007 7:26:40 PM JAKARTA-Kebijakan pemerintah soal pembatasan kepemilikan asing dalam perusahaan telekomunikasi dinilai semu. Sebab, tutur pengamat ekonomi Faisal Basri, kepemilikan asing maksimal 49 persen tidak ada bedanya dengan kepemilikan 51 persen."Sekalian saja 100 persen, sehingga tidak ada main-main," ujar dia kepada Tempo di Jakarta kemarin. |
||||||||||||||
| © 2006 FaisalBasri.com. All Right Reserved. Please read our Privacy Policy. | |||||||||||||||